Foto: Dok KLHKJakarta -Fenomena banjir dan longsor, serta kondisi lahan kritis seluas kurang lebih 14 juta Ha, menjadi alasan pentingnya upaya rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Upaya itu sebagai cuilan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia.
Adapun keberhasilan RHL, memerlukan dukungan semua pihak terutama masyarakat. Sehingga KLHK mengajak semua pihak mampu berkontribusi aktif, dalam mendukung RHL berbasis masyarakat.
"Persoalan pengelolaan DAS sudah sangat dipahami oleh kita semua, hanya solusinya masih terus kita cari, dan kita bersyukur MKTI menjadi cuilan dari kesepakatan untuk solusi permasalahan DAS yang sangat kompleks ini," ujar Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL), Ida Bagus Putera Partham, Jumat (3/8/2018).
Putera memberikan alokasi APBN untuk RHL sangat terbatas pada 200.000 hektar per tahun. Sementara targetnya mencapai 1,1 juta hektar per tahun.
Putera berharap ada kerja sama dengan pihak swasta, pemanfaatan teknologi spasial, serta hadirnya inovasi-inovasi baru, baik dalam pendekatan sosial dan pemilihan jenis tanaman, yang dituangkan dalam Grand Design RHL.
"Regulasi juga harus kita sesuaikan seiring dengan adanya inovasi, agar memungkinkan kita berpikir, dan menjadi alat yang mampu menjaga penemuan berjalan dengan semestinya", Putera menambahkan.
Sebagaimana telah mengemuka sebelumnya dikala pembukaan workshop, tentang perubahan kebijakan lokasi RHL, dan peningkatan perencanaan partisipatif dalam pemilihan jenis tanaman. Hal ini diharapkan Putera, menjadi salah satu penemuan yang mampu meingkatkan keberhasilan RHL.
Adapun sasaran RHL sebesar 230.000 ha di tahun 2019, akan dicapai melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif seluas 226.000 hektar di 19 provinsi. Selain itu rehabilitasi hutan mangrove seluas 1.000 hektar, serta rehabilitasi dengan dana hibah seluas 3.000 hektar di Provinsi Sulawesi Tengah dan Jambi.
Senada dengan Putera, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno, juga memperlihatkan pentingnya kiprah pendampingan dan modal sosial dalam RHL.
"Lima hal penting yang harus diperhatikan dalam cara gres pengelolaan RHL, ialah kepedulian untuk membuat perubahan melalui multipihak dan multidisiplin, keberpihakan terhadap masyarakat, kepeloporan dalam inovasi, apa unsur terbaru dan unsur pemanfaatannya, konsistensi dalam pendampingan, serta kepemimpinan yang terbuka," ujar Wiratno.
Selain anggota MKTI, workshop bertema "Menyongsong Keberhasilan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2019" ini, turut dihadiri anggota Forum DAS seluruh Indonesia. Di final acara, Prof. Kukuh Murtilaksono selaku Ketua MKTI, membacakan hasil rumusan dan menyerahkannya kepada Dirjen PDASHL.
"Rumusan ini merupakan faktor-faktor determinan penunjang keberhasilan RHL, yang meliputi kepastian secara tenurial lokasi RHL, peningkatan kapasitas masyarakat, pendampingan yang konsisten, peluang bisnis dalam RHL melalui inovasi, penataan kembali tata kelola, peningkatan dan revitalisasi kapasitas BPDASHL, penetapan teladan RHL sesuai dengan tipologi wilayah dan keinginan masyarakat, serta reformasi birokrasi," terang Kukuh.
Sumber detik.com
