Pemerintah Ri Dan Go-Jek Berbagi Upaya Kesetaraan Gender Di Markas Pbb

Foto: Go-Jek Indonesia
Jakarta -Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Kementerian Luar Negeri, dan Perutusan Tetap Indonesia untuk PBB bersama Go-Jek Indonesia mengembangkan pengalaman Indonesia dalam meningkatkan taraf kehidupan para pekerja perempuan di sektor ekonomi digital di hadapan ratusan delegasi dari aneka macam negara di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.

Diskusi ini selenggarakan disela-sela pertemuan Komisi Status Perempuan ke-63 (Commission on the Status of Women). Dalam diskusi yang mengusung tema "The Gig Economy: An Opportunity or Challenge for Extending Social Protection to Excluded Women", Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Indra Gunawan yang mewakili Menteri PPPA.

Dia memaparkan pengalaman Indonesia dalam upaya membuka peluang bagi perempuan di bidang ekonomi dan menyediakan pertolongan sosial untuk para perempuan yang bekerja secara mampu berdiri diatas kaki sendiri untuk memperoleh penghasilan dari usahanya, mirip para wiraswasta pekerja lepas (freelancer) atau pekerja bukan penerima upah (BPU).

"Perempuan sering menjadi kelompok yang termarginalkan dan tidak cukup mendapat pertolongan sosial, yang mampu diraih melalui dunia kerja. Dengan munculnya GIG Economy dan Perusahaan mirip Go-Jek yang membuka peluang kanal ekonomi bagi peremuan, kelompok perempuan juga diberi kesempatan untuk mengakses aneka macam aktivitas pertolongan sosial yang ada," dalam keterangannya, Kamis (28/3/2019).

Pada kesempatan yang sama, Catherine Hindra Sutjahyo, Chief Commercial Expansion Go-Jek memaparkan cara Go-Jek membangun teknologi yang inklusif bagi semua pihak dari aneka macam latar belakang, termasuk kaum perempuan, khususnya melalui Go-Food.

"Sejak Go-Jek didirikan delapan tahun lalu, kami selalu menjadikan penciptaan efek sosial sebagai salah satu misi bisnis kami. Untuk mencapai efek sosial yang berkelanjutan, GOJEK harus menciptakan teknologi yang inklusif kepada semua orang, termasuk perempuan," jelasnya.

"Melalui teknologi kami, para perempuan mampu menghasilkan pendapatan lebih dan berkesempatan untuk menjadi mampu berdiri diatas kaki sendiri finansial dengan menjadi mitra Go-Ride, Go-Car, Go-Life, ataupun pemilik kedai di Go-Food. Dengan teknologi kami, para perempuan mampu punya kanal yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam ekonomi," ujar Catherine.

Peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi merupakan salah satu indikator kesetaraan gender menurut The Global Gender Gap Report dari World Economic Forum. Menurut data internal Go-Jek, lebih dari 60% pemilik kedai di Go-Food adalah perempuan.

Diskusi panel tersebut diselenggarakan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia dan Afrika Selatan untuk PBB (PTRI), bersama Overseas Development Institute (ODI). Diskusi ini juga menghadirkan Menteri Perempuan, Bathabile Dlamini dari Afrika Selatan; Francesca Bastagli, Head of Social Protection and Social Policy, ODI; dan Dawn Gearhart, Future of Work Campaign Lead dari National Domestic Workers Alliance.

Dalam presentasinya, Catherine juga membagikan dongeng ihwal perjuangan Rosie Pakpahan, pemilik gerai Tahu Jeletot Taisi. Pada awalnya, ibu rumah tangga ini memulai usahanya di tahun 2012 dengan modal Rp 10 juta dari hasil gadai motor miliknya. Dimulai dengan produksi di teras rumah berukuran 3 x 3 meter, sekarang Tahu Jeletot Taisi mampu dinikmati oleh lebih banyak masyarakat di Indonesia melalui layanan Go-Food.

"Selain teknologi kami menghubungkan para wiraswasta dengan pembeli yang lebih luas, platform kami juga memungkinkan para pekerja sektor informal untuk mampu mengakses pertolongan sosial dan sistem finansial yang dulunya susah mereka dapatkan. Melalui aktivitas Swadaya, Go-Jek telah menjangkau hampir 10.000 mitra perempuan untuk tergabung dalam asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.

"Platform kami menyatukan para pekerja informal yang sebelumnya tersebar sehingga mereka mempunyai daya tawar yang lebih tinggi untuk mendapat premi asuransi yang lebih terjangkau dan dicicil dengan cara yang mudah. Para mitra perempuan kami juga mampu mengikuti aktivitas kredit pemilikan rumah (KPR) dan tabungan untuk umroh atau naik haji," ujar Catherine.

Sementara itu, Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, Duta Besar Dian Triansyah Djani, memberikan diskusi panel di sela-sela sidang Komisi Status Perempuan ini digelar pemerintah sebagai upaya mempromosikan peningkatan kesetaraan gender yang ada di Indonesia.

"Kehadiran aneka macam aktivitas asuransi untuk para pekerja penerima upah yang diinisiasi pemerintah dan kehadiran perusahaan teknologi mirip GOJEK telah membuka kesempatan yang lebih lduas bagi perempuan Indonesia untuk lebih aktif dalam pengembangan ekonomi. Prestasi ini patut dibanggakan," ungkap Dubes Djani

Komisi Status Perempuan merupakan satu-satunya komisi PBB yang mendorong kesetaraan gender secara global. Sidang Komisi ini merupakan forum tahunan yang dihadiri oleh negara anggota PBB untuk membicarakan solusi dalam mempromosikan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Sidang ke-63 tahun ini berlangsung dari 11 hingga 22 Maret 2019 di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Sumber detik.com