KPK tunjukkan bukti kasus korupsi seorang kepala daerah (Foto: Ari Saputra)Jakarta -
3i Networks KPK meraih rekor terbanyak operasi tangkap tangan (OTT) selama 2018. Paling banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebanyak 30 OTT dilaksanakan dengan 28 kepala daerah yang terlibat. Di satu sisi prestasi tersebut patut disyukuri alasannya yakni membuktikan KPK mampu berperan dengan baik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, di sisi lain, hal itu sangat memprihatinkan alasannya yakni menegaskan penyakit korupsi belum mampu diberantas. Bahkan semakin mewabah di Indonesia.
Dari OTT KPK dan pengusutan lainnya menawarkan bahwa korupsi terjadi di semua bidang kegiatan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lainnya. Korupsi terjadi di pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan swasta. Korupsi juga menjerat pejabat pemerintah, DPR, jaksa, hakim, polisi, dan pengusaha. Jika semua sudah korupsi, masih adakah asa untuk menanggulanginya?
Tentu, dilarang ada kata menyerah dalam melawan korupsi. Satu kata: "lawan!" yaitu penggelora untuk membasmi korupsi.
Utang Proyek
Saat ini ada modus korupsi baru yang belum banyak diketahui oleh aparat penegak aturan (APH). Modus tersebut mampu dilihat dari laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) berupa pos utang kepada swasta dengan nilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Setelah ditelusuri, ternyata utang proyek itu berasal dari sejumlah proyek yang dikerjakan dulu oleh swasta dan pemda baru membayar dengan APBD tahun berikutnya. Akhirnya, terjadilah praktik lapping, utang proyek tahun ini dibayar dengan APBD tahun berikutnya, demikian seterusnya.
Dalam pengelolaan keuangan daerah ada aturan dilarang melakukan program yang menimbulkan beban kalau tidak ada anggarannya. Aturan ini disiasati dengan kolusi antara oknum pejabat pemda dengan oknum DPRD dalam proses penganggaran. Caranya dengan menggelembungkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga mirip pemda cukup memiliki dana untuk membiayai belanjanya. Padahal, PAD tersebut hanya akal-akalan yang tidak mungkin tercapai.
Dengan cara mirip itu, rencana belanja dalam bentuk proyek-proyek mampu dianggarkan alasannya yakni tersedia dana yang berasal dari PAD. Siapa yang akan mengerjakan proyek sudah diatur antara oknum pejabat pemda dengan anggota DPRD. Pada akibat tahun, saat realisasi PAD tidak tercapai maka timbullah utang proyek tersebut. Dengan akal-akalan APBD, utang tersebut dibayar saat Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari transfer pemerintah pusat mampu dicairkan.
Kongkalikong mirip itu menjadi praktik yang mulai jamak di pemda dikala ini. Jika dalam laporan keuangan pemda ada utang proyek kepada pihak swasta dengan jumlah yang signifikan hampir pasti ada korupsi di situ.
Pengawasan yang lemah dalam program pemda juga menyuburkan praktik korupsi. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuktikan bahwa banyak sekali proyek di dinas pekerjaan umum, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan sekretariat daerah menjadi tempat yang subur terjadinya korupsi. Umumnya terkait dengan proyek infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa. Lelang dilaksanakan dengan melanggar aturan atau pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spek.
Semua itu terjadi alasannya yakni pengawasan yang lemah dari inspektorat daerah yang notabene tidak independen berhadapan dengan kepala daerah. Integritas dari pejabat daerah juga banyak yang lemah.
Penanggulangan
Demikian parah praktik korupsi sebagai dampak dari sistem politik yang berjalan. Oleh alasannya yakni itu, evaluasi mendasar harus dilakukan untuk memperbaiki sistem politik tersebut. Sistem politik berbiaya tinggi harus dikoreksi.
Selain itu, penegakan aturan harus menawarkan dampak jera. Sanksi aturan kepada koruptor harus diperberat berupa masa penahanan yang lebih lama dan pencabutan hak politik. Jangan mirip sekarang, koruptor masih mampu tersenyum alasannya yakni menjalani masa sanksi yang relatif ringan, bahkan mampu kolusi dengan oknum petugas penjara agar mampu menikmati fasilitas layaknya orang bebas.
Pengawasan program pemda harus diperkuat melalui sinergi antara inspektorat daerah dengan BPK sebagai pemeriksa eksternal. Hasil pengawasan inspektorat dilaporkan kepada BPK untuk ditindaklanjuti dalam pemeriksaan BPK. Jika ada penyimpangan pasti tidak akan lolos dari pemeriksaan BPK. BPK juga perlu membina inspektorat agar makin berkualitas dan bersama-sama bersinergi menanggulangi korupsi di pemda.
APH harus lebih jeli dalam meneliti kegiatan-kegiatan pemda. Dengan memanfaatkan laporan BPK, APH mampu memperoleh banyak temuan yang berindikasi korupsi. Temuan BPK perihal program yang tidak sesuai aturan, tidak ekonomis, tidak efisien, dan tidak efektif merupakan tanda-tanda terjadinya korupsi. Adanya utang proyek kepada swasta juga indikasi korupsi. Semua mengambarkan itu mampu didalami melalui konsultasi dengan BPK.
BPK dan APH mampu mengaktifkan masyarakat untuk ikut berperan menanggulangi korupsi yang terjadi di daerahnya. Masyarakat harus didorong untuk sadar melaporkan indikasi korupsi kepada BPK dan penegak hukum. Bagi laporan masyarakat yang terbukti, maka pelapor mampu diberikan penghargaan dari BPK dan APH. Tentunya, kerahasiaan dan keamanan pelapor harus dijunjung tinggi.
Dalam praktik audit, pelibatan masyarakat dalam audit banyak dilakukan di negara lain, mirip Korea Selatan dan Pilipina. Pelibatan mirip itu disebut dengan participatory audit. Rakyat terlibat dalam audit sebagai pemberi informasi atau menjadi anggota tim audit.
Tidak mampu tidak, segala upaya untuk menanggulangi korupsi harus dilakukan, termasuk korupsi di pemerintah daerah. Amanah konstitusi sudah jelas, uang negara harus dikelola dengan terbuka dan bertanggung jawab, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh alasannya yakni itu, jangan pernah menyerah untuk melawan korupsi.
Gunarwanto praktisi audit dan anggota Komite Profesi Akuntan Publik
Tulisan ini yaitu kiriman dari pembaca detik, isi dari gesekan pena di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat gesekan pena kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Sumber detik.com
